Pemprov berencana akan menarik saham dari 4 BUMD yang dianggap sudah tidak sehat lagi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono menyebut keempatnya hanya 'mengotori' buku akuntansi daerah.

Tahun ini Pemprov DKI mengalokasikan dana untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 14.580.984.319.718. Menurun dibanding 2014 lalu yang mencapai Rp 16.424.402.145.303. 

Dewan meminta SKPD hasil print out RAPBD 2015 versi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) setebal 6.600 halaman untuk dibawa.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Pemprov yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hari ini akan menggelar rapat. Mereka dijadwalkan akan membahas hasil evaluasi Kemendagri terhadap Raperda tentang APBD 2015 bersama-sama.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sebagai pihak yang mengangarkan pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam RAPBD DKI 2015.

Jaksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) ‎melanjutkan pemeriksaan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan buku agama Buddha di Kementerian Agama (Kemenag) dengan tahun anggaran 2012. Namun kelima tersangka tidak memenuhi panggilan jaksa.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan ada dinas yang masih bandel memasukkan anggaran untuk sewa ruangan miliaran rupiah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyerahkan hasil evaluasi RAPBD 2015 kepada Pemprov DKI untuk diperbaiki. Bersama Badan Anggaran DPRD DKI, mereka memiliki waktu selama 7 hari untuk membahas finalisasi RAPBD tersebut.

Evaluasi APBD 2015 DKI Jakarta akan dibahas lagi oleh eksekutif dan legislatif hingga pekan depan. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mewanti-wanti agar Ahok tidak mengeluarkan statement yang memancing.

"Help...help"! Masa di ruang rapat nggak ada printer, kalah sama kampung mak gue di Banten." Begitulah keluhan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik saat hendak mencetak hasil rapat yang membahas evaluasi RAPBD 2015.