Pemerintah akan melelang Surat Utang Negara (SUN) seri FR 0023 dalam mata uang rupiah pada 27 Juli 2004 dengan jumlah indikatif Rp 2 triliun.

Komisi IX DPR RI menyetujui RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi UU. LPS direncanakan efektif beroperasi sekitar September 2005.

Pemerintah setuju mengucurkan subsidi BBM lebih awal kepada Pertamina sebesar Rp 5,1 triliun dengan tujuan mengurangi defisit keuangan Pertamina.

Pemerintah menolak permintaan Pertamina untuk menerbitkan surat garansi agar bisa melakukan pinjaman komersial ke perbankan menyusul belum cairnya subsidi BBM.

Mekanisme pembayaran subsidi BBM pemerintah kepada Pertamina, yaitu dibayar di bulan berikutnya, diyakini tidak akan membantu likuditas Pertamina. Alasannya kewajiban Pertamina ke pemerintah lebih besar daripada subsidi yang harus dibayarkan pemerintah.

Panitia Anggaran DPR belum menyepakati usulan subsidi kredit program yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2005 sebesar Rp 1,545 triliun.

Pemerintah akan tetap membayarkan dana nasabah Bank Dagang Bali (BDB) meskipun ada keputusan PTUN yang meminta penundaan likuidasi BDB.

Pemerintah kemungkinan besar akan mengumumkan pengurangan penjaminan setelah pelaksanaan pemilihan presiden dan wapres pada 5 Juli mendatang.

BI tak mempersoalkan usulan Depkeu untuk memperpanjang jatuh tempo Surat Utang Pemerintah (SUP) 005 selama tiga tahun hingga tahun 2007.

Pertamina sebaiknya meminta persetujuan proforma kepada menkeu untuk menjual tankernya. Persetujuan itu penting untuk pengadministrasian aset negara.