Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menemukan adanya 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun yang disebutnya diselipkan oleh DPRD dalam APBD 2015. KPK mempersilakan Ahok untuk melapor ke KPK agar segera ditindaklanjuti.

Ahok kembali bicara soal masuknya 'dana siluman' dalam APBD 2015. Ahok menegaskan DPRD tidak berhak ikut menyusun rincian belanja daerah.

Harga UPS (Uninterrupted Power Supply) sebenarnya tak mahal-mahal amat. Coba saja tengok di toko atau searching di toko online, harga satuannya tak mahal-mahal amat. Paling mahal juga hanya Rp 10 juta. 

Dugaan anggaran siluman Rp 12,1 triliun di APBD menjadi awal pertikaian antara gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dengan DPRD. Menurut pakar hukum tatanegara Refly Harun kisruh keduanya tidak dapat terlepas dari teknis administrasi dan politik.

APBD DKI 2015 membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI kembali bersitegang. Alhasil, hingga kini dana sebesar Rp 73,08 triliun masih belum dapat digunakan Pemprov DKI.

Ahok menyebut hampir setiap tahunnya, selalu muncul angka-angka yang tidak pernah ada sebelumnya dalam pembahasan dengan DPRD.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'dana siluman' dalam APBD 2015. Dia pun mencontohkan salah satu 'penggelembungan' anggaran dalam APBD 2014 program Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengaku suka dengan cara kerja Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok), tapi tidak dengan etikanya. Mendengar itu, Ahok hanya menanggapi santai.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) gerah dengan kemunculan 'dana siluman' dalam APBD setiap tahunnya. Khusus untuk tahun ini, Ahok tidak akan tinggal diam dan berencana melapor ke pihak yang berwajib dalam waktu dekat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) meyakini dirinya akan aman dari serangan DPRD jika meloloskan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Namun, tanpa ragu dengan tegas Ahok menolak lantaran tidak sesuai dengan hati nuraninya.