Meski sudah disahkan, namun UU Intelijen Negara ternyata masih dipersoalkan oleh anggota DPR. Ketentuan mengenai sanksi bagi yang membocorkan rahasia negara dinilai tidak adil.

DPR akhirnya menyetujui lahirnya UU Intelijen Negara. Sembilan fraksi di DPR sepakat dengan adanya UU yang mejadi payung hukum bagi intelijen itu.

Komisi I DPR ingin membuktikan jika ucapannya atas pencaplokan wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan adalah benar. Mereka akan mengirim tim untuk membuktikan itu pada akhir pekan ini.

Paripurna akan mengambil keputusan untuk pengesahan RUU Intelijen yang telah disetujui pemerintah dan Komisi I DPR. 

KY akan turun tangan menyelidiki pelanggaran kode etik yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang terkait penangguhan penahanan yang diberikan kepada Faruk Mustafa (38), terdakwa kasus narkotika.

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mendesak DPR menunda pengesahan RUU Komisi Yudisial (KY). Ketentuan dalam RUU KY ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik antara MA dan KY.

Akhirnya Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM menyetujui sebagian besar revisi RUU KY. Meski ini merupakan kemajuan besar bagi perubahan KY ke depan, namun bukan berarti tantangan lain tidak ada, tantangan justru semakin besar.

Ketua KPK Busyro Muqqodas tak gusar dengan ide politisi PKS Fahri Hamzah untuk membubarkan KPK. Menurut mantan Ketua KY ini, kalau memang serius, ide itu harus ditempuh secara demokratis.

KPK yakin aneka tudingan M Nazaruddin fitnah belaka. Namun, KPK merasa tidak perlu mengadukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu ke polisi.

Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir menuding Komite Etik tidak transparan membeberkan kesalahan-kesalahan pimpinan KPK. Komite Etik hanya menyebut besaran pelanggaran pimpinan KPK.