detikNews

KPK Ingin Proses Revisi RUU KUHP dan KUHAP Ditunda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta revisi KUHP dan KUHAP ditunda. KPK mengaku bukan menolak terjadinya perubahan dalam revisi RUU KUHP dan KUHAP hanya saja, KPK meminta proses ini ditunda.

Kamis, 06 Mar 2014 20:21 WIB

detikNews

Ini Alasan MK Membuat PK Bisa Diajukan Berkali-kali

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya bisa ditempuh terpidana satu kali saja. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) mematahkan UU yang mengatur hal itu.

Kamis, 06 Mar 2014 20:04 WIB

detikNews

Ternyata Akil Mochtar Dkk yang Kabulkan Putusan PK Bisa Berkali-kali

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Antasari Azhar sehingga peninjauan kembali (PK) bisa dilakukan berkali-kali. Ternyata putusan yang dibacakan hari ini diketok oleh Akil Mochtar dkk.

Kamis, 06 Mar 2014 17:47 WIB

detikNews

PK Bisa Berkali-kali, Antasari Siap Cari Keadilan Hingga Mati

MK memutuskan peninjaun kembali (PK) boleh diajukan lebih dari satu kali. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar selaku pemohon itu siap mencari keadilan selama hayat masih di kandung badan.

Kamis, 06 Mar 2014 16:44 WIB

detikNews

PK Boleh Berkali-kali, MA Hormati Putusan MK dengan Catatan

Mahkamah Agung menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan peninjauan kembali (PK) berkali-kali. Namun MA memberikan catatan khusus dampak dari putusan tersebut

Kamis, 06 Mar 2014 15:59 WIB

detikNews

BNN Merasa Kewenangan Penyelidikan Dipangkas RUU KUHAP

BNN bersuara terkait usulan pemerintah yang akan merevisi Undang-undang KUHAP. Dalam draft rancangan undang-undang, kewenangan penyelidikan dalam mengungkap kejahatan narkotika dibatasi.

Kamis, 06 Mar 2014 15:47 WIB

detikNews

MK Putuskan PK Boleh Berkali-kali, Antasari Azhar Menangis Lega

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan peninjauan kembali (PK) boleh dilakukan berkali-kali. Atas hal ini, Antasari Azhar sebagai pemohon yang hadir di persidangan langsung menangis lega.

Kamis, 06 Mar 2014 15:31 WIB

detikNews

Kemenkum Akan Prioritaskan Pembahasan Buku I KUHP

Pelaksana tugas Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menyetujui memprioritaskan pembahasan buku I KUHP. Ini dilakukan karena masa kerja DPR hanya tersisa sekitar 3 bulan.

Rabu, 05 Mar 2014 16:02 WIB

detikNews

Kemenkum Sepakat Prioritaskan Pembahasan Buku I KUHP

Pelaksana tugas Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, menyetujui memprioritaskan pembahasan buku I KUHP. Ini dilakukan karena masa kerja DPR hanya tersisa sekitar 3 bulan.

Rabu, 05 Mar 2014 15:55 WIB

detikNews

Serahkan Surat ke Menkum, KPK Minta Dilibatkan di Revisi KUHP

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan tim perumus revisi KUHP/KUHAP. Bambang menyerahkan surat berisi sikap KPK terkait pembahasan revisi.

Rabu, 05 Mar 2014 12:38 WIB