Partai Demokrat sepertinya benar-benar tidak ingin hak angket mafia pajak lolos. Ruhut Sitompul, salah satu politisi partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bahkan rela 'mengemis' agar anggota dewan yang lain ikut menolak hak angket itu.

Partai Gerindra tidak mempersoalkan hengkangnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Muchdi Purwopranjono ke PPP. Dengan hijrah ke partai religius, Muchdi mungkin mendapat keteduhan.

Gerindra menegaskan bahwa perubahan sikap mereka terkait angket mafia pajak bukan hasil pertemuan SBY dengan Prabowo Subianto. Gerindra menegaskan tidak ada deal soal posisi menteri.

Partai Gerindra berbalik arah menolak angket mafia pajak DPR. PPP juga mengisyaratkan penolakan pada detik-detik terakhir. Penarikan dukungan dari kedua partai ini menyebabkan usulan hak angket mafia pajak berpotensi kandas.

Partai Hanura tetap maju mendukung hak angket mafia pajak. Hanura tidak peduli apabila angket mafia pajak ini akan dimanfaatkan oleh kalangan politik tertentu.

Partai Gerindra mengkaji ulang penggunaan hak angket atas kasus mafia pajak di DPR. Gerindra tak mau dipermainkan oleh kepentingan partai politik lainnya.

BK DPR telah membuat kode baru bagi setiap anggota. Namun Fraksi Gerindra mengaku tidak akan mematuhi kode etik tersebut, lantaran fraksinya tidak terlibat dalam penyusunan kode etik.

Banyaknya dukungan dari partai-partai gurem membuat kekuatan partai Gerindra akan semakin kuat. Bergabungnya partai yang tidak lolos parliamentary treshold, disebabkan karena figur Prabowo.

Tarik menarik soal pengusulan hak angket perpajakan masih terjadi antarfraksi di DPR. Namun, rapat Bamus DPR sudah menyepakati pengambilan keputusan soal angket pajak itu dilakukan pada rapat paripurna 22 Februari mendatang.

Partai Gerindra menyambut baik putusan MK yang mempermudah persetujuan usul hak menyatakan pendapat (HMP) DPR. Gerindra meyakini kekuatan oposisi akan semakin nyata di DPR.