Dua pekan mendatang kasus dugaan suap terhadap hakim Setyabudi dalam penanganan kasus dan bantuan sosial Bandung akan naik ke penuntutan. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor Bandung.

Eddy O S Hiariej memberikan pendapatnya dalam sidang administrasi PK Anand Krishna. Dalam keterangan Eddy mengatakan putusan bebas pada dasarnya bisa dikasasi tapi harus lepas dari tuntutan hukum.

Hakim pengadilan tindak pidana korupsi ternyata berbeda pendapat saat memutuskan apakah jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi berhak menuntut kasus pencucian uang. Dua hakim ternyata dissenting opinion.

Hakim pengadilan tindak pidana korupsi menolak nota keberatan alias eksepsi dua terdakwa kasus suap kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq dan sahabatnya, Ahmad Fathanah. Dakwaan jaksa dinilai sudah sesuai prosedur sedangkan eksepsi terdakwa dinilai pantas dikesampingkan.

Dua hakim memiliki pendapat lain mengenai kewenangan jaksa penuntut umum terhadap kasus dua terdakwa dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah.

"Penuntut umum yang dimaksud di bawah Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, tidak termasuk KPK. Karena itu hasil penyidikan TPPU harus diserahkan kepada Kejaksaan Negeri setempat," papar hakim Made Hendra.

Jaksa yakin berkas perkara Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus dugaan suap impor daging sapi dan pencucian uang, layak diajukan ke persidangan. Total ada 146 saksi yang sudah diperiksa dalam proses penyidikan.

Sejumlah orang yang mengaku dari Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek, begitu juga Polisi Militer menelepon dirinya berkali-kali. “Istri saya juga diteror melalui telepon, dengan alasan tak ada hak saya menahan barang bukti itu,” ucapnya.

Presiden PKS Anis Matta disebut dalam dakwaan Luthfi Hasan Ishaaq dalam persidangan Tipikor, Senin (26/5) kemarin. Mengomentari persidangan itu, Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq punya jawaban.

"Hal-hal yang ada, tapi tidak didalami penyidik sejak awal. Beliau (Kalla) menyampaikan saat itu sebagai Wakil Presiden menerima laporan ajudannya," kata Antasari.