Ketua MK Mahfud MD dari awal sudah ragu akan adanya Pengadilan Tipikor di daerah menyusul vonis bebas Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad. Karena itu, dia meminta hakim Tipikor di daerah harus diawasi.

UU Komisi Yudisial (KY) telah disahkan DPR. UU itu memberikan banyak amunisi bagi KY untuk menegakkan etika hakim, salah satunya KY berhak melakukan penyadapan kepada hakim.

DPR dan Pemerintah menyetujui RUU KY disahkan menjadi UU. Dalam UU yang baru tersebut KY diberi kewenangan penuh untuk memberikan sanksi kepada hakim yang nakal.

Jaksa KPK harus berpikir untuk memasukkan pasal pencucian uang sebagai senjata ampuh menjerat terdakwa korupsi. Saran ini dilontarkan setelah Pengadilan Tipikor Bandung dan Semarang memvonis bebas terdakwa koruptor karena hakim menilai jaksa tidak mampu membuktikan dakwaannya.

Pengadilan Tipikor Bandung membebaskan Walikota Bekasi Nonaktif Mochtar Mohammad dari segala dakwaan. Komisi Yudisial akan segera mempelajari putusan bebas tersebut.

Bukan hanya KPK yang mengawasi pengadilan negeri tipikor Bandung. Komisi Yudisial pun sudah lama mencurigai sepak terjang hakim-hakim di PN Tipikor yang berkali-kali memvonis bebas terdakwa korupsi.

Vonis bebas Walikota Bekasi nonaktif Muchtar Muhammad dikritik. Pengadilan Tipikor Bandung dinilai tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi.

Pengadilan Tipikor Bandung membebaskan Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad dari dakwaan korupsi. Sebelumnya Bupati Subang Eep Hidayat dan Wakil Walikota Bogor dibebaskan.

Pengadilan Tipikor Bandung membebaskan Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad dari dakwaan korupsi. Sebelumnya, di pengadilan ini pula Bupati Subang Eep Hidayat dan Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Ru'yat divonis bebas.

Meski sudah disahkan, namun UU Intelijen Negara ternyata masih dipersoalkan oleh anggota DPR. Ketentuan mengenai sanksi bagi yang membocorkan rahasia negara dinilai tidak adil.