KPU siap menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan sistem nomor urut dan menggunakan sistem suara terbanyak untuk menentukan calon legislatif di pemilu 2009.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penetapan caleg dengan suara terbanyak. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono meminta semua pihak mematuhi putusan itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penetapan caleg dengan suara terbanyak. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono meminta semua pihak mematuhi putusan itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Dengan demikian penetapan caleg untuk pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak.

MK mengabulkan uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Dengan demikian penetapan caleg untuk pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak.

Pro dan kontra yang terus bermunculan usai pengesahan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh DPR, membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara. MK mengaku siap membatalkan undang-undang kontroversial tersebut.

Pro dan kontra yang terus bermunculan usai pengesahan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh DPR, membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara. MK mengaku siap membatalkan undang-undang kontroversial tersebut.

Sejumlah LSM pemerhati masalah hukum menolak pengesahan RUU MA. Bila DPR tetap mengesahkan RUU MA menjadi UU hari ini, mereka akan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Fadjroel Rahman mengikuti langkah Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan uji materi UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dinilai menguntungkan oleh Fadjroel.

Jika MK mengabulkan gugatan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Fadjroel Rahman optimis calon presiden independen dapat berlaga dalam pemilu 2009 nanti.