Terungkap dalam fakta nomor 2.7. bahwa kasus Rawagede pada 1948 sudah ditangani oleh seorang Letnan Jenderal (atasan dari penanggung jawab pembantaian), tapi tidak sampai ke Mahkamah Militer.

Masalah penumpukan perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini masih saja belum terpecahkan.

Kementerian Dalam Negeri terus memantau pemberitaan mengenai kasus Rawagede. Namun hingga kini Kemendagri mengaku belum bisa berbuat banyak. Hal ini disebabkan Kemendagri belum mendapatkan salinan putusan pengadilan di Den Haag, Belanda.

Sebanyak 1.800 hakim seluruh Indonesia berkumpul di Hotel Mercure, Ancol untuk membahas agenda hukum terkini. Salah satunya adalah membahas sistem kamar di Mahkamah Agung (MA) untuk memaksimalkan kinerja hakim agung.

Masyarakat, terutama keluarga korban pembantaian Rawagede tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kalaupun ada, itu hanyalah perhatian simbolik dari sejumlah individu pejabat TNI.

Pengadilan mengabulkan sebagian dari tuntutan- tuntutan ahli waris korban pembantaian Rawagede. Ganti rugi bukan untuk para korban, melainkan untuk janda mereka yang masih hidup.

Seorang wartawan dihukum 18 tahun penjara karena mengirim gambar lokasi ledakan untuk sebuah media yang dilarang di Burma.

Pemerintah bukannya tidak mau membantu tuntutan para korban dan ahli waris dari pembantaian militer di Rawagede, Jawa Barat ke Pemerintah Belanda. Negara tidak ingin masalah ini menjadi masalah antarnegara.

Pengadilan di Belanda telah memutuskan bahwa pemerintah Belanda harus membayar kompensasi kepada korban dan ahli waris dari pembantaian militer di Rawagede, Jawa Barat. Namun, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengaku belum menerima hasil putusan tersebut.

Presiden SBY sudah menerima laporan tentang putusan pengadilan Belanda yang memenangkan gugatan keluarga korban tragedi di Rawagede. Setelah ada sikap resmi pemerintah Belanda, barulah Presiden SBY menanggapinya.