Sejumlah anggota DPRD Bandung yang disebut-sebut 'menitipkan' siswa baru ke sebuah sekolah berdalih apa yang dilakukannya sebagai bentuk menyerap aspirasi. Apalagi siswa yang direkomendasikan dari kalangan tidak mampu.

Empat orang anggota DPRD Bandung diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerimaan siswa baru di Bandung. Temuan itu akan Komisi Ombusdman laporkan ke Badan Kehormatan untuk diproses sebagai tindakan pelanggaran etika.

Temuan adanya katebelece dari anggota dewan pada proses penerimaan siswa baru juga diungkapkan Ombudsman RI Perwakilan Jabar. Ditengarai ada empat anggota DPRD Bandung yang menyalahgunakan jabatannya.

Empat anggota DPRD Bandung ditengarai salahgunakan jabatan untuk memasukkan sejumlah calon siswa ke sebuah sekolah. Bahkan seorang di antaranya, gunakan kertas surat dengan kop resmi DPRD Kota Bandung sebagai katebelece.

Kasus temuan titip menitip siswa baru oleh anggota dewan dan pejabat pemkot terus berlanjut. Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) mendatangi DPRD Kota Bandung melaporkan kasus itu, Kamis (12/7/2012).

Ombudsman menemukan cukup banyak pelanggaran dari proses penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Hingga Rabu (11/7) kemarin pukul 17.00 WIB, tercatat ada 50 laporan yang masuk ke posko Ombudsman sejak dibuka 25 Juni lalu.

Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bandung dinilai carut-marut. Tak hanya terjadi tahun ini, carut-marutnya PPDB sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu dan terus terjadi.

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) meminta Pemkot Bandung segera mengambil tindakan atas melorotnya jumlah siswa di sekolah swasta pada tahun ajaran kali ini.

Posko pengaduan ICW tidak hanya menerima aduan soal pungutan liar saat pendaftaran sekolah. Masalah anak titipan pejabat pun ikut dilaporkan. Duh!

ICW dan Ombudsman RI sudah menerima 50 aduan pungutan liar saat pendaftaran sekolah. 11 Di antara aduan tersebut berada di Jakarta. Bagaimana modusnya?