Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merealisasikan rencananya untuk melaporkan soal 'dana siluman' di Rancangan APBD 2015 ke KPK. Pria yang akrab disapa Ahok ini membawa sejumlah bukti.

Munculnya dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta tahun 2015 mendapat sorotan. Siapa yang mengusulkan anggaran fantastis itu?‎

Perseteruan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) versus DPRD DKI memasuki babak baru. Kali ini APBD DKI 2015 yang diributkan. Ahok menuding ada 'dana siluman' yang diselipkan di APBD DKI 2015, 106 anggota DPRD DKI tak terima.

Anggaran pengadaan UPS nyaris Rp 6 miliar untuk setiap sekolah jadi sorotan Gubernur Ahok karena diduga merupakan proyek fiktif. Praktisi telekomunikasi Johar Alam Rangkuti mempertanyakan dari mana hitungan UPS untuk sekolah semahal itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram dengan adanya 'dana siluman' dalam APBD DKI 2015 sebesar Rp 12,1 triliun. Hal ini pun sudah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta mengajukan hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

SMPN 41 mengaku tak pernah mengajukan UPS senilai Rp 6 miliar sebagaimana yang tercantum dalam APBD 2015 versi DPRD. Selama ini, alat termahal yang pernah diajukan sekolah itu berharga Rp 100 juta. Itu pun belum dipenuhi hingga tahun 2015.

CV Artha Prima Indah menjadi pemenang lelang pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk SMAN 94 Jakarta berdasar APBD 2014. Proyek yang dimenangkan bernilai Rp 5.832.035.000.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut adanya dana siluman APBD 2014, salah satunya pengadaan UPS nyaris Rp 6 miliar/sekolah. Ahok meminta Dinas Pedidikan DKI periode 2014 untuk buka suara.

Tim Angket DPRD DKI Jakarta, mulai bekerja menyelidiki APBD DKI. Sejumlah pihak bakal dipanggil, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).