Uji materi UU Pilpres oleh capres independen bertujuan agar setiap orang bisa maju menjadi presiden tanpa melalui partai politik. Namun DPR menilai hanya partai politik yang dapat mengajukan calon presidennya dalam pemilu.

Undang-undang Pilpres mensyaratkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah dalam pemilu legislatif bagi partai politik untuk memajukan calon presidennya. Ketentuan ini oleh pemerintah dinilai bukan bentuk diskriminasi.

Sejumlah perguruan dan sekolah yang menolak pemberlakuan UU BHP akan mengajukan uji materi MK. Mereka menolak UU tersebut karena memperdagangkan pendidikan dan merusak moral bangsa.

Pasal 29 dalam RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang selama ini kontroversial dinilai mubazir. Pasalnya, meski pasal itu sudah ada, nyatanya Gubernur BI masih saja bisa kena hukuman.

Menkominfo Nuh menanggapi pengajuan keberatan UU ITE ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai langkah yang cerdas. "Bisa terjadi pertarungan intelektual di sana," tukasnya santai.

Sejumlah blogger dan pemilik web mengajukan UU Informasi dan Elektronik ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi. Depkominfo pun terusik dan menyampaikan pembelaannya.

Uji materi UU Pilpres nomor 42/2008 masih berlangsung di MK. Padahal jadwal pilpres sudah semakin dekat. MK menargetkan uji materi itu selesai Februari 2009.

Uji materi UU Pilpres nomor 42/2008 masih berlangsung di MK. Padahal jadwal pilpres sudah semakin dekat. MK menargetkan uji materi itu selesai Februari 2009.

Pemohon uji materi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memasukkan sanksi pidana UU ITE dalam perbaikan permohonannya. Pemohon pun mempertajam argumentasi gugatannya.

Caleg-caleg Partai Hanura tetap bersemangat menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan caleg berdasarkan suara terbanyak.