KY mengaku telah melakukan langkah terkait polemik putusan bebas Pengadilan Tipikor Daerah. KY menginstruksikan anggotanya di daerah untuk memantau setiap persidangan tipikor.

Salah satu kelebihan yang diberikan UU KY adalah kewenangannya meminta penegak hukum melakukan penyadapan pada hakim. Sayangnya, wewenang pernyadapan itu belum juga dapat digunakan oleh KY.

Pemerintah sedang mengkaji ulang UU Tindak Pidana Korupsi. Sebelum diserahkan ke DPR, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas kembali mengingatkan pentingnya hukuman mati dicantumkan dalam aturan tersebut.

Akhir-akhir ini, banyak terdakwa korupsi yang dibebaskan oleh pengadilan Tipikor daerah. KPK mengajak Mahkamah Agung (MA) melakukan evaluasi segera untuk menyikapi masalah ini.

Komisi III DPR berharap Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) bisa memperbaiki kualitas hakim Tipikor di daerah.

Pengadilan Tipikor Samarinda, membebaskan 4 terdakwa korupsi dana operasional anggota DPRD Kukar 2005 senilai Rp 2,9 miliar. KY akan memantau persidangan karena masih ada 36 terdakwa lain.

Pengadilan Tipikor di daerah menjadi sorotan. Banyak putusan pengadilan khusus terpidana korupsi itu yang dinilai janggal, koruptor kerap dibebaskan. Ada apa?

Meski terus menuai kritik, Mahkamah Agung (MA) terus memutus bebas para terdakwa korupsi. Kali ini, putusan bebas diterima Bupati Jember, Jawa Timur, Muhammad Zainal Abidin Djalal.

Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh mengaku sepakat dengan wacana yang diutarakan Menteri Hukum dan HAM soal hukuman minimal 5 tahun penjara bagi koruptor.

Komisi Yudisial telah menerima salinan putusan vonis bebas Walikota Bekasi Mochtar Mohammad pada Rabu (16/12). Dengan salinan putusan itu, KY pun semakin intensif untuk menelaah dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung.