Rencana Presiden Susilo Bambang Yudyohono mencopot Gubernur Lemhannas Muladi sudah terdengar sejak lama di kalangan Istana. Namun Presiden SBY baru merealisasikan rencananya saat ini.

Mantan Dirut TVRI 2001-2003 Sumita Tobing mendatangi Komisi Yudisial (KY) terkait human error pengumuman keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) di website resmi MA, mahkamahagung.go.id. Sumita datang sendiri mengadu atas adanya keputusan ganda.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum berkomitmen untuk terus mendorong penguatan institusi penegak hukum dan lembaga pengawasannya untuk menuntaskan kasus mafia hukum.

Pemerintah diminta tak sekedar umbar janji dalam pemberantasan korupsi. Perlu ada aksi, yakni dengan menggunakan tangan kepolisian dan kejaksaan.

Panitia Kerja RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DPR baru saja melakukan studi banding ke Jerman dan Inggris. Mereka mengunjungi sejumlah bank dan infrastruktur OJK di Jerman dan Inggris.

Pansus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DPR RI sudah selesai melakukan studi banding di 4 negara. Apa hasilnya? Yang pasti, mereka mengaku harus bekerja keras setelah studi banding itu. Kenapa?

Kinerja setahun pemerintahan SBY-Boediono dalam penegakan hukum dinilai buruk. Maraknya anomali proses penegakan hukum dan pelanggaran prinsip peradilan yang jujur, dinilai karena masih lemahnya KUHAP.

KPK akan melakukan kerjasama dengan Komisi Antikorupsi (KAK) dari Timor Leste. KPK yang lebih berpengalaman akan membantu lembaga tersebut dengan memberikan pelatihan ke Timor Leste.

Pemerintah akan menggunakan bantuan lembaga lain untuk memantau pelaksanaan reformasi birokrasi. Adalah KPK dan Komisi Ombudsman Nasional yang turut diperbantukan dalam Tim Quality Assurance.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk memperpanjang masa jabatan komisioner Komisi Yudisial (KY) periode 2005-2010 hingga komisioner baru terpilih. Perpanjangan itu dilatarbelakangi sepinya peminat KY.