Wacana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menciptakan cashless society akhirnya mulai terealisasi. Hari ini, Ahok menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembayaran autodebet antara PD Pasar Jaya bersama 7 bank.

Tepat setahun lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani perjanjian kerjasama dengan BCA dan beberapa  bank-bank lainnya terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara elektronik.

Bertemu Komisi II DPR, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung mencurahkan semua kegeramannya sebagai wakil rakyat Jakarta. Lulung tak hanya mengkritik Basuki Tjahaja Purnama, tapi juga Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

‎Rombongan anggota DPRD DKI yang tergabung dalam KMP mengadu ke komisi II DPR RI soal pro kontra pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI. Dalam rapat tersebut, rupanya turut dihadiri perwakilan Fraksi NasDem DPR, Tamanuri.

Koalisi Merah Putih (KMP) dari DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat konsultasi mempermasalahkan pelantikan Basuki T Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI. KMP Jakarta ini menyatakan sedang pisah ranjang dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPRD DKI.‎

Pimpinan DPRD DKI dari koalisi Merah Putih (KMP) mendatangi gedung DPR RI. Mereka datang untuk berkonsultasi dengan Komisi II terkait pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI definitif hari ini.

Koalisi Merah Putih DPRD DKI berencana menyurati Presiden Jokowi untuk meminta menunda pelantikan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta definitif.

Fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih di DPRD DKI menuding paripurna istimewa pengumuman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur Jakarta cacat hukum. Tudingan ini disebut tidak tepat, sebab pelaksanan paripurna sesuai tata tertib.

Koalisi Merah Putih (KMP) DKI menilai Rapat Paripurna DPRD yang mengangkat Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI cacat hukum. 2 Hal telah dilanggar oleh Ketua DPRD.

Fraksi-fraksi dalam KMP di DPRD DKI Jakarta tidak menghadiri paripurna istimewa pengangkatan Ahok sebagai gubernur. KMP berniat melakukan rapat konsolidasi untuk membahas pelaksanaan paripurna yang dituding cacat prosedur.