Sebagian publik mengkhawatirkan RUU Pornografi. Mereka pun berdemo menolak disahkannya RUU tersebut.

Gelombang penolakan terhadap RUU Pornografi terus berlanjut meskipun DPR tidak jadi mengesahkannya pada 23 September. DPR terus memperbaiki RUU tersebut berdasarkan masukan dari masyarakat.

Panja DPR terkait revisi UU MA telah menyepakati usia pensiun hakim agung 70 tahun. Tak pelak, hal ini pun mengundang protes. Petisi berisi penundaan pengesahan pun segera diajukan ke Ketua DPR Agung Laksono.

Sebagai bentuk nyata tidak adanya praktek suap dalam pembahasan revisi UU MA, Trimedya meminta KPK mengawasi dengan menyadap semua anggota pansus dan panja UU MA.

Salah satu yang dikhawatirkan oleh kubu penolak RUU Pornografi adalah apakah pasutri penyimpan blue film akan terkena ranjau RUU Pornografi? Hal ini rupanya masih diperdebatkan Panja RUU tersebut.

Beban neraca Bank Indonesia pada 2009 akan bertambah. Penyebabnya karena pada 2009 surplus BI sudah mulai dikenakan pajak penghasilan 28% dan adanya pembayaran renumerasi.

Besaran penerbitan SUN neto untuk pembiayaan defisit anggaran pada 2009 ditetapkan sebesar Rp 103,478 triliun, menurun dari Nota Keuangan yang sebesar Rp 112,478 triliun.

Subsidi BBM pada 2009 menurun Rp 12 triliun dari Rp 101,4 triliun menjadi Rp 89,4 triliun. Begitu pula dengan subsidi listrik tahun depan yang turun Rp 12,219 triliun menjadi Rp 52,241 triliun dari Rp 64,46 triliun.

Pemerintah diminta menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pasokan batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri seperti PLN yang berlaku mulai 1 Januari 2009.

Pemerintah dan DPR menetapkan besaran cost recovery untuk RAPBN 2009 sebesar US$ 11,767 miliar atau naik dari besaran cost recovery di 2008 yang sebesar US$ 10,473 miliar.