Wacana UU Perlindungan Aktivis mengemuka pasca penyerangan aktivis ICW, Tama S Langkun. Namun Prabowo Subianto menilai UU ini tidak perlu, cukup tegakkan hukum yang sudah ada.

Selain korban pengeroyokan, Tama S Langkun, ada dua saksi kunci di lapangan yang melihat langsung siapa pelaku. Namun kedua saksi kunci ini ternyata memberikan keterangan yang berbeda-beda satu sama lain.

Setelah genap 6 hari dirawat, aktivis ICW Tama Satrya Langkun yang menjadi korban penyerangan akhirnya meninggalkan rumah sakit. Pelapor rekening gendut Polri ini akan tinggal di kantor ICW.

Toriq telah membantah terlibat penyerangan terhadap aktivis ICW Tama Satrya Langkun. Tama mengaku masih ragu-ragu menyikapi keterangan saksi kunci itu.

Kedua orangtua Tama S Langkun prihatin dengan kondisi yang menimpa anak mereka. Orangtua Tama pun meminta agar pelaku pengeroyokan terhadap anak mereka segera ditangkap dan diusut tuntas.

Selepas menjalani perawatan, aktivis ICW Tama Satrya Langkun yang menjadi korban penyerangan bakal dijaga ketat. Pelapor rekening gendut Polri tidak boleh keluar sendirian.

Aktivis ICW Tama S Langkun akan meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hari ini, Selasa (13/7). Perlindungan yang akan diberikan LPSK, akan bergantung pada permintaan dari pelapor.

Aktivis ICW Tama Satrya Langkun pagi ini akan meninggalkan rumah sakit. Selanjutnya Tama akan mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta perlindungan.

Aktivis ICW Tama Satrya Langkun akan meninggalkan rumah sakit hari ini setelah lima hari menjalani perawatan. Demi alasan keamanan, Tama akan tinggal di kantor ICW.

Wacana membuat UU Perlindungan Aktivis yang diusung oleh sebagian masyarakat, terus bergulir. Menurut pakar hukum pidana UGM, Eddy O Shiariej, meski bisa menggunakan pasal dalam KUHP, tapi aktivis yang menyuarakan sikap anti korupsi dan hal krusial lainnya perlu dilindungi secara khusus.