Fraksi PAN menilai isu suap Rp 100 miliar yang dilontarkan pejabat BI belum selesai. FPAN menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari Gubernur BI. Jika tidak, akan dibawa ke ranah hukum.

Panitia Anggaran DPR membantah memangkas nilai anggaran untuk KPK dalam APBN 2011. Mengenai pembagiannya ke masing-masing pos termasuk pos penindakan, merupakan wewenang KPK.

Melalui RUU Perdagangan pemerintah dituding mengedepankan liberalisme yang makin membuka akses para pelaku usaha asing untuk berusaha di Indonesia tanpa ada batasan.

Kejagung mengaku pihaknya belum menerima secara resmi jawaban DPR terkait deponeering kasus Bibit-Chandra. Kejagung menunggu surat resmi DPR.

Komisi III DPR meminta KPK segera memeriksa harta kekayaan para hakim yang dianggap nakal. KPK juga diminta memperhatikan pejabat penyelenggara negara yang tidak bersedia melaporkan harta kekayaannya.

Setgab malam ini bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Pertemuan tersebut khusus digelar untuk membahas seputar permasalahan RUU Keistimewaan DIY.

DPRD Riau ternyata mengajukan anggaran sewa rumah untuk masing-masing anggota sebesar Rp 17 juta per bulan, pada anggaran APBD Riau tahun 2011. Besarnya anggaran sewa rumah ini dinilai sangat berlebihan.

Sejumlah nama disebut-sebut akan meramaikan bursa pemilihan Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Mayoritas adalah pengurus parpol dan pejabat negara.

Sidang paripurna DPR hari ini diwarnai dengan interupsi mengenai rencana pajak bagi pedagang warung tegal (warteg) di DKI Jakarta. Anggota dewan menolak rencana tersebut dan dalam waktu dekat akan segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Belum ada pernyataan resmi dari fraksi-fraksi di DPR terkait isu ini. Namun, statistik menunjukkan bahwa keputusan pemerintah untuk memilih Gubernur DIY secara langsung merupakan "Political Suicide" Pemerintahan SBY.