Kuasa hukum pemohon dalam uji materiil UU No 44/2008 tentang Pornografi ditegur oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak cermat dalam membuat permohonan.

Kedudukan hukum atau legal standing pemohon uji materiil UU Pornografi oleh hakim Mahkamah Konstitusi dinilai tidak jelas. Untuk itu pemohon diminta memperbaiki permohonannya.

Persatuan Masyarakat Hukum Adat Minahasa mengajukan uji materiil Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai UU Pornografi  dapat membatasi kesenian di Indonesia.

Kesiapan Jusuf Kalla untuk menjadi capres menambah deretan baru calon pesaing Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Diprediksi, SBY akan kalah bersaing dengan wakil presidennya.

Meski ditolak MK, uji materi calon perseorangan (independen) dinilai sudah menang secara gagasan. Aspirasi perlu menjadi masukan bagi amandemen konstitusi selanjutnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan menolak calon presiden (capres) independen dalam pemilihan umum (pemilu). Namun penolakan MK tersebut justru dinilai telah merubah kultur politik di Indonesia.

Terkuaknya kasus prostitusi online www.hartono***.com, justru dinilai 'menyelamatkan' UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kini tengah digoyang.

Sutiyoso mengaku kecewa dengan putusan MK)yang menolak uji mAteri UU Pilpres. Dia memprediksi akan banyak calon pemilih yang Golput dalam Pilpres 2009.

Permohonan uji materiil terhadap UU No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden telah ditolak MK. Keputusan itu dinilai tidak sah oleh Yusril Ihza Mahendra.

MK menolak permohonan uji materi terhadap UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Pilpres. Alasannya, legal standing (hak konstitusional pemohon yang dilanggar) tidak terbukti.