Kadisdik Kota Bandung Oji Mahroji mengaku siap memberikan keterangan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jabar terkait keterlambatan pencairan dana BOS triwulan pertama 2011.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto menyatakan terkait keterlambatan pencairan BOS, negara telah lalai. Untuk mempertanggungjawabkannya, Ombudsman bisa saja memanggil Wali Kota serta sekda.

Forum orangtua siswa dan Komite SMP se-Kota Bandung resmi mengadukan Disdik Bandung terkait keterlambatan pencairan dana BOS ke Ombudsman RI (ORI) perwakilan Jabar. ORI pun siap menginvestigasi. 

Forum Komunikasi Komite SMP Kota Bandung berniat melaporkan Dinas Pendidikan Kota Bandung ke Ombudsman RIPerwakilan Jabar terkait keterlambatan pencairan dana BOS tingkat SD dan SMP triwulan pertama 2011 sebesar Rp 153 miliar.

Kantor Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jabar siap menginvestigasi soal keterlambatan pencairan dana BOS tingkat SD dan SMP triwulan pertama 2011 di Kota Bandung. Namun begitu, pihak ORI Jabar menunggu laporan masyarakat.

Kisruh macetnya pencairan dana BOS untuk triwulan pertama 2011 tingkat SD dan SMP di Kota Bandung berbuntut panjang. Fortusis Kota Bandung bakal melaporkan Dinas Pendidikan Kota Bandung ke Ombudsman RI Perwakilan Jabar.

BOS terlambat datang sehingga sejumlah sekolah megap-megap. Mendiknas M Nuh menyatakan, pihaknya telah memantau BOS dan mempersiapkan sanksi finansial bagi pemda yang belum menyalurkan BOS.

ICW menengarai ada masalah terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karena itu Mendiknas M Nuh dilaporkan ke Komisi Ombudsman. Sejauh ini, Nuh tidak melihat indikasi penggelembungan.

ICW melaporkan Mendiknas M Nuh terkait kasus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika diminta, M Nuh siap memberikan penjelasan dengan detail.

Komisi Ombudsman akan melakukan kajian sistemik terhadap Permendiknas No 37/2010 tentang petunjuk teknis dana BOS. Pengkajian ini terkait adanya laporan dari ICW.