LBH Jakarta memandang sanksi kerja sosial lebih efektif daripada denda Rp 500 ribu bagi penyampah sembarangan. Namun menurut Wagub DKI sayangnya sanksi kerja sosial tak diatur dalam perangkat hukum di Indonesia.

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan KPK berwenang melakukan penuntutan pidana pencucian uang. Sebab pidana pencucian uang yang diusut berasal dari pengembangan perkara pidana korupsi.

"Saya datang menyampaikan surat protes keras kepada pimpinan KPK karena sikap dan tindakan mereka yang tidak berprikemanusiaan," gugat pengacara Tubagus Chairi Wardhana, Adnan Buyung Nasution.

MK diminta mengadili sendiri putusan yang dibuatnya. Putusan yang dimohonkan yaitu putusan yang mengandung norma baru dalam putusannya sehingga putusan itu menjadi setara dengan UU.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak bulat dalam putusan perkara pidana pencucian uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah. Dua hakim anggota mengajukan pendapat berbeda terkait kewenangan penuntut umum KPK.

Kejaksaan Agung mendukung kejahatan pidana korporasi masuk ke RUU KUHP. Alasannya kejahatan korporasi merupakan kejahatan bentuk baru dan akan menjadi tren di masa depan.

Polemik pembahasan RUU KUHP dan KUHAP yang disebut akan memangkas kewenangan KPK masih terus bergulir. Menkum HAM, Amir Syamsuddin, menjamin tak akan memangkas kewenangan KPK.

Komisi III DPR masih terus melakukan pembahasan RUU KUHP dan KUHAP yang disebut-sebut akan melemahkan kewenangan KPK. Namun ada sejumlah pasal yang disebut tidak berlaku untuk KPK. Apa saja?

MA mengabulkan PK Sudjiono Timan dan lepas dari semua jerat hukum. Timan merupakan koruptor Rp 1,2 triliun. Mengapa MA mengabulkan meski Timan buron?

Wamenkum HAM Denny Indrayana mengatakan revisi KUHP dan KUHAP yang tengah dilakukan DPR saat ini untuk menguatkan tugas KPK. Tidak ada satupun butir dalam rancangan undang-undang tersebut yang melemahkan.