Komisi VIII DPR menggelar rapat tertutup. Menurut sumber detikcom, rapat menyangkut tersangkutnya anggota Komisi VIII dari Golkar Zulkarnaen Djabar dalam kasus korupsi pengadaan Alquran Kemenag.

Komisi XI DPR akan segera memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan korupsi Alquran di Kemenag. Hal ini dipandang perlu karena BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemenag.

KPK tengah menyidik dugaan korupsi pembahasan anggaran proyek Alquran dan laboratorium di Madrasah Tsanawiyah. Dalam kasus ini, KPK hari ini memeriksa dua orang Imam Faozi dan Muhamad Alfian dari PT Jaya Abadi Nusantara (JAN).

Anggota DPR Zulkarnaen Djabar jadi sorotan publik setelah dia dan anaknya, Dendy Prasetia, dijadikan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan Al-Quran. Bersama putranya, Politisi Golkar itu diduga menerima suap sekitar Rp 4 miliar.

Pihak KPK meralat pernyataannya mengenai perkara yang menjerat Zulkarnaen dan anaknya Dendy Prasetia. Keduanya dijerat dugaan korupsi pembahasan anggaran pengadaan Al-Quran di DPR.

Banggar DPR menegaskan tak terkait proyek pengadaan Alquran di Komisi VIII DPR. Banggar tak mau dikaitkan dengan kasus ini.

ICW menyebutkan, setidaknya ada 6 celah yang dilakukan oleh mafia anggaran DPR untuk menghambat atau menggolkan sebuah proyek, salah satunya adalah proyek pembangunan gedung baru KPK yang bernilai sekitar Rp 225,712 miliar.

Kementerian Agama tengah menyelidiki proses tender proyek pengadaan Alquran yang dimenangkan PT Karya Sinergy Alam Indonesia (KSAI). Kemenag ingin menelusuri ada tidaknya pelanggaran dalam penentuan perusahaan pemenang tender.

Anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabar (ZD) yang juga tersangka korupsi pengadaan alquran oleh KPK meminta maaf kepada pimpinan partai Golkar. Zulkarnaen mengaku akan mengambil hikmah dari kejadian ini.

Anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabar mengaku siap menghadapi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kitab suci Alquran di Kemenag yang tengah dihadapinya. Politisi Partai Golkar ini menegaskan kasus yang menjeratnya tidak terkait dengan institusi partai.