Mantan Kadisdik DKI Lasro Marbun menegaskan pembelian perangkat UPS (Uninterruptible Power Supply) dalam APBD 2014 bukan diajukan olehnya. Akan tetapi jika benar adanya maka itu yang bertanggung jawab adalah tim Pokja.

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!

BPKP DKI Jakarta mengaku melakukan audit investigatif terhadap pengadaan uninterruptible power supply/UPS pada tahun anggaran 2014.

Munculnya 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka. Hal ini juga membuat mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lasro Marbun tertampar. 

Buntut dari pengajuan hak angket yang dilakukan DPRD ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dengan melaporkannya kepada KPK, Jumat (27/2) lalu. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjuang keras membongkar dugaan penyimpangan anggaran pengadaan UPS.

Munculnya dana siluman pada APBD 2015 membuat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama geram. Adanya mark up anggaran biasanya disertai dengan gratifikasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menemukan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Salah satunya diperuntukkan untuk pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS). 

Kisruh APBD 2015 antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD masih terus memanas. Dewan pun tengah mengajukan hak angket terhadap Ahok pada Kamis (26/2) lalu. 

Dana siluman APBD DKI tahun 2012 hingga 2015 telah dilaporkan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sebelum penyidikan dimulai, lembaga penegak hukum memang harus menunggu audit yang dilakukan oleh BPKP.