Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih diabaikan oleh sejumlah pejabat negara yang seharusnya wajin menyetornya sebagai bentuk transparansi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu inisiator terlaksananya pelatihan integritas 17 orang kepala daerah se-Jawa Tengah di KPK. Apa tujuannya?
Banyak kepala daerah yang bermasalah setelah LHKPN-nya dikroscek. Seringkali harta kekayaan kepala daerah itu terlihat tidak wajar dengan profil pekerjaannya.