Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memecat hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Dwi Djanuwanto. Djanu terbukti melakukan perbuatan tercela karena meminta kepada pengacara untuk disediakan penari telanjang dan tiket pesawat.

Hakim PN Yogyakarta, Dwi Djanuwanto, terancam dipecat karena diduga melakukan berbagai pelanggaran terhadap profesinya. Salah satunya, ketika ia mempertanyakan keabsahan advokat Edy Haryanto karena berasal dari KAI.

Majelis Kehormatan Hakim menggelar sidang hakim Dwi Djanuwanto, yang diduga mengatur perkara korupsi saat menjadi hakim PN Kupang. Dalam pembelannya, Djanu mengaku kesal atas pemeriksaan yang dilakukan oleh KY.

Komisi Yudisial (KY) melakukan seleksi terhadap 12 orang calon hakim pajak di Kemenkeu. Keterlibatan KY dalam seleksi ini diharapkan dapat menekan adanya hakim-hakim nakal yang terlibat dalam mafia perpajakan.

Tiga hakim terancam dipecat dari korps karena melakukan pelanggaran kode etik yang serius. Sebelum dipecat, mereka dapat membela diri di depan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Dengan komentarnya yang tajam, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, disebut-sebut bakal sulit duduk lagi di posisi itu. Bagaimana tanggapan Busyro?

Ketua Mahkamah Agung (MA) Sudan, Maulana Galal ed Dien Muhammad Othman menyatakan kesejahteraan hakim di Sudan memang tinggi. Gaji Rp 30 juta dinilai sudah cukup untuk kondisi Indonesia.

Kewenangan KY untuk meminta penegak hukum menyadap telepon hakim bermasalah ditanggapi dingin oleh MA. Bahkan, MA menantang KY untuk menyadap telepon haki-hakim nakal.

Politisi partai Demokrat Ruhut Sitompul mengkritisi pernyataan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Ketua MK Mahfud MD. Ruhut meminta agar pimpinan lembaga tinggi negara tersebut tidak masuk ke arus pusaran politik dan lebih baik diam.

Komisi Yudisial menyatakan telah memasuki tahap akhir analisis putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Namun, hingga hari ini hasilnya belum bisa diumumkan.