Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali memecat komisioner KPU Daerah. Kali ini ketua dan dua komisioner Kota Bengkulu dipecat DKPP karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Komisioner KPU, Ferry Rizkiansya, mengatakan saat ini ada tiga nama yang sudah diserahkan ke presiden untuk kemudian dipilih satu orang menjadi Sekjen KPU.

DKPP sepanjang 2012 mencatat telah memproses 92 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dari 92 perkara tersebut 31 di antaranya telah diputus oleh DKPP.

"Saya sudah terima dan saya pulangkan lagi untuk tetap menjalankan tugas sampai ada yang baru. Tidak diganti sampai terpilih yang baru," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

"KPU mengembalikan pejabat yang disebut dalam keputusan DKPP ke institusi induk. Ada tiga orang yang kembali ke Kemendagri dan satu orang ke sekretariat negara," kata komisioner KPU, Sigit Pamungkas.

DKPP memecat Sekjen KPU dan tiga orang lainnya karena dianggap melanggar kode etik. Atas kekosongan posisi setelah pemecatan itu, KPU menyiapkan tiga calon nama Sekjen KPU baru.

DKPP memutuskan 'memecat' beberapa pejabat Sekretariat KPU termasuk Sekjen. Menaggapi putusan tersebut, mantan komisioner KPU I Putu Artha berpendapat putusan itu menambah konflik di internal KPU saja.

Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan 'memecat' Sekjen Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dkk. Keputusan 'pemecatan' tersebut diambil karena yang bersangkutan dinilai melanggar kode etik.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi tahap pertama untuk dapat diikutsertakan dalam verifikasi faktual. DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut.

Hari ini Bappenas hadir sebagai saksi di sidang yang digelar DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik KPU. Bahasan mengenai pendanaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) menyeruak. Pelaksanaan sipol menjadi tak masalah asalkan tidak berasal dari dana asing.