KPK telah melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejagung. Namun, menurut eks pimpinan KPK Haryono Umar, KPK akan tetap mengawasi proses penanganan kasus Komjen BG di Kejagung.

KPK memilih opsi pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Padahal, mereka masih bisa mengajukan PK ke MA terkait putusan hakim Sarpin Rizaldi sebagai jalan terakhir sebelum mengaku kalah.

Para pegawai KPK melakukan aksi penolakan atas pelimpahan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung. Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki kemudian langsung memberikan penjelasan kepada pegawai soal pelimpahan itu.

Meski Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki telah memberikan penjelasan kepada pegawai, namun Presiden Jokowi tetap mempelajari penolakan tersebut.

Salah satu tuntutan para pegawai KPK adalah meminta pimpinan KPK untuk memberikan penjelasan atas proses pelimpahan kasus Komjen BG ke Kejagung. Ternyata, usai aksi protes para pegawai, Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki langsung memberikan penjelasan kepada pegawai.

Kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan pertama kali ditelusuri oleh Bareskrim Polri pada tahun 2010. Saat itu, tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sempat diusut KPK empat tahun kemudian, kasus itu akhirnya kembali ke Polri.

Plt pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki sempat berkomentar kalah dari kasus Komjen Pol Budi Gunawan (BG). Namun hal tersebut dibantah oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengaku komisinya 'kalah' dalam penanganan perkara dugaan korupsi Komjen (Pol) Budi Gunawan.

Ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdemo menolak pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Bareskrim Polri dan menyebut KPK sudah berbeda dan segalanya bisa diperdagangkan.

KPK membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyatakan KPK akan menyerahkan laporan Ahok soal dana siluman di APBD DKI senilai lebih dari Rp 12 triliun ke kejaksaan. Pihak KPK menegaskan akan tetap menangani laporan Ahok itu.