Dua kubu di Partai Golkar tengah mengupayakan per‎damaian atau islah untuk mencapai kesepakatan agar bisa mengikuti 269 Pilkada tahun ini. Di sisi lain, DPR dengan dimotori Koalisi Merah Putih juga mengajukan revisi UU Pilkada agar Golkar bisa mengikuti Pilkada.

Meski mendapat penolakan dari 5 fraksi plus pemerintah, namun usulan revisi Undang-undang Pilkada ‎tetap bergulir. Hari ini perwakilan Komisi II menyerahkan dukungan revisi UU Pilkada yang ditandatangani 26 anggota ke pimpinan DPR.

Parpol Koalisi Merah Putih (KMP) mendorong revisi UU Pilkada dan harus berhadapan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) plus PD yang menolak. Namun PAN memilih tak ikut dalam pusaran kegaduhan politik.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengklaim sudah 27 anggota Komisi II yang menandatangani persetujuan revisi UU Pilkada.

Anggota Komisi II dari Fraksi PKB Abdul Malik Harmain menyindir pimpinan Komisi II yang dinilainya berlebihan karena mendorong Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaudit kinerja dan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rencana revisi UU Pilkada tetap dibahas Komisi II DPR meski sudah ditolak pemerintah. Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman kemudian menyatakan bahwa ada hal yang harus diubah dari sistem yang ada.

Ketum Gerindra Prabowo Subianto berkicau di twitter tentang adanya oknum di istana yang membuat kegaduhan politik. Pada akhir kicauannya dia memberi hashtag #1tahunKMP yang kebetulan tadi malam KMP bertemu untuk memperingati itu.

Setahun yang lalu para petinggi Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP menandatangani pembentukan Koalisi Merah Putih (KMP). Tadi malam para petinggi partai tersebut kembali berkumpul untuk memperingati ulang tahun pertama KMP.

Usulan revisi UU Pilkada diserahkan untuk menjadi inisiatif masing-masing anggota Komisi II. KMP sudah dipastikan mendukung revisi, KIH menolak, sementara Partai Demokrat belum menentukan sikap.

Akibat ada pro dan kontra terkait revisi UU Pilkada di internal Komisi II DPR, keputusan kini diserahkan kepada masing-masing anggota komisi. Anggota yang setuju revisi dapat tanda tangan untuk mengajukan inisiatif secara perseorangan.