detikNews

Bicara Demokrasi, Kapolri Ingin Penegakan Hukum Didukung

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbuka puasa bersama sejumlah tokoh di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Senin, 12 Jun 2017 21:46 WIB

detikNews

Cabut Gugatan Pasal 'Sakti' UU 32/2009, Tim Pengusaha Irit Bicara

Refly Harun dan M Salman Darwis menolak bicara alasan pencabutan gugatan. Hal itu senada dengan perwakilan pengusaha yang hadir di MK.

Senin, 12 Jun 2017 14:42 WIB

detikNews

Pengacara Ini Mundur dari Gugatan Pasal 'Sakti' UU 32/2009

Refly Harun bersama Salman menyatakan kalau prinsipal APHI dan GAPKI telah mencabut permohonan.

Senin, 12 Jun 2017 14:23 WIB

detikNews

Pengusaha Sawit Cabut Gugatan Pasal 'Sakti' UU 32/2009 di MK

APHI dan Gapki mencabut uji materi UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Mahkamah Konsitusi (MK).

Senin, 12 Jun 2017 13:42 WIB

detikNews

ICW: Pansus Angket KPK Tabrak 3 UU

Pansus hak angket KPK yang digulirkan DPR dinilai melanggar tiga undang-undang. Yaitu UU MD3, UU KPK, dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Jumat, 09 Jun 2017 18:21 WIB

detikNews

Refly Harun: Angket DPR Hanya Ganggu Fokus KPK Usut Kasus Besar

Refly Harun menilai pansus angket ini hanya dijadikan sarana untuk mengganggu fokus KPK yang tengah menangani kasus-kasus besar, termasuk korupsi e-KTP.

Jumat, 09 Jun 2017 13:27 WIB

detikNews

Bila Pengusaha Menang di Gugatan UU 32/2009, Ahli: Negara Lumpuh

Gugatan itu diajukan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Selasa, 06 Jun 2017 14:35 WIB

detikNews

Dosen Ini Lawan Asosiasi Pengusaha Hutan yang Gugat UU 32/2009

Judicial review itu diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Selasa, 06 Jun 2017 13:31 WIB

detikNews

UGM Serukan Para Akademisi Kritisi Gugatan Asosiasi Pengusaha ke MK

Sebab, judicial review itu berpotensi melemahkan kebijakan lingkungan dan penegakan hukum.

Rabu, 31 Mei 2017 14:23 WIB

detikNews

MK ke Refly: Bila Kearifan Lokal Dihapus, Apa Bapak Tidak Dimusuhi?

Refly meminta pasal dibolehkannya pembakaran hutan secara tradisional dihapus karena dinilai sebagai biang kebakaran hutan lebih besar.

Senin, 29 Mei 2017 16:15 WIB