Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai pasal pidana bagi dukun santet yang diatur di Rancangan KUHP perlu diperbaiki. Menurutnya, sulit membuktikan secara hukum menyangkut dukun santet.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas perubahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Revisi aturan hukum ini diperkirakan selesai pertengahan 2014.

PPP mendukung keberadaan pasal santet dan kumpul kebo di RUU KUHP. Kedua pasal itu dinilai memenuhi semangat untuk menjaga moral masyarakat Indonesia. 

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak larangan penyebaran ideologi komunis diatur di Rancangan KUHP. PAN berdalih, aturan tersebut telah ada di TAP MPR. PAN juga tak sepakat pasal pidana dukun santet diatur di KUHP.

Revisi UU KUHP di DPR segera dimulai. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung dimasukkannya pasal pidana bagi pasangan kumpul kebo, namun menolak pasal pidana terkait santet. Kenapa?

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Didi Irawadi Syamsuddin menolak pasal santet dimasukkan dalam RUU KUHP. Didi merasa pasal ini akan menimbulkan banyak masalah, terutama soal pembuktian. 

Pasal santet yang diajukan pemerintah ke DPR di RUU KUHP menuai kontroversi. Bagi Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Indra, pasal santet diajukan dikarenakan sudah banyaknya korban penipuan.

Eyang Subur akhirnya bereaksi setelah disebut Adi Bing Slamet sebagai dukun yang berkemampuan mengguna-guna dan mengajarkan aliran sesat. Sang pengacara, Ramdan Alamsyah membantah semua pernyataan Adi.

Beberapa pasal di RUU KUHP yang diajukan pemerintah ke DPR menuai kontroversi. Salah satunya soal pasal santet. Anggota Komisi III menolak pasal ini dimasukkan dalam RUU KUHP. 

Farhat Abbas, pengacara yang tengah berkampanye menjadi Capres punya usul soal RUU KUHP. Menurut dia, ada baiknya sumpah pocong juga diatur di KUHP.