Sekretaris Daerah (Sekda) Bekasi, Tjandra Utama Effendi terbukti ikut bersama-sama menyuap anggota BPK Jawa Barat. Tjandra divonis tahun oleh Pengadilan Tipikor.

Sejumlah auditor BPK sudah terbukti bersalah menerima suap terkait penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) di instansi tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah di lembaga lain muncul praktik serupa.

Sekda Bekasi, Tjandra Utama Effendi, dituntut 3,5 tahun penjara terkait kasus penyuapan Pemkot Bekasi kepada auditor BPK Jawa Barat. Tjandra tetap mengaku tidak tahu adanya suap itu.

Kepala Sub Auditorat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar III Suharto dan Kepala Seksi Wilayah Jabar III Enang Hermawan diganjar hukuman 4 tahun penjara. Keduanya terbukti bersalah menerima suap dari Pemkot Bekasi pada Juni 2010.

Jaksa penuntut umum KPK menuntut dua pejabat Pemkot Bekasi, Herry Lukmantohari dan Herry Suparjan masing-masing tiga tahun penjara. Keduanya dinilai bersalah telah melakukan suap kepada auditor BPK Jabar.

Suharto duduk berdampingan dengan Enang Hermawan di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor. Senin ini keduanya menghadapi tuntutan jaksa. Saat tuntutan dibacakan, Suharto tidak kuasa menahan air matanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan penyelewengan APBD Bekasi. Kasus ini diduga merupakan pengembangan dari perkara suap Pemkot Bekasi kepada auditor BPK Jabar.

Walikota Bekasi, Mochtar Muhammad membantah jika dianggap memberi perintah menyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Mochtar mengaku tidak tahu menahu soal pemberian uang untuk anggota BPK.

Sekda Kota Bekasi, Tjandra Utama Effendi, diancam hukuman 5 tahun penjara. Tjandra didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) ikut terlibat dalam aksi suap bersama Walikota Bekasi, Muchtar Muhammad. Atas dakwaan ini, ia tidak mengajukan eksepsi.

Walikota Bekasi, Mochtar Muhammad disebut turut serta menyuap dua pemeriksa BPK, Suharto dan Enang Hernawan. Uang sebesar Rp 400 juta diberikan secara bertahap kepada dua orang itu agar laporan keuangan Bekasi tahun 2009 jadi Wajar Tanpa Pengecualian.