Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penggunaan KTP dan paspor bagi warga yang tak terdaftar dalam DPT juga disambut baik oleh kubu SBY. Mereka bahkan yakin dengan keputusan kemungkinan SBY menang dalam 1 putaran semakin besar.

Tim capres SBY menilai Boediono sebagai cawapres yang tepat untuk SBY, tidak banyak menuntut dan tidak terlibat kepentingan. Sementara JK dinilai malu-malu mengakui keberhasilannya bersama SBY.

Tindakan Boediono yang menolak penjaminan proyek pembangkit listrik tidak berarti anti-rakyat. Sebaliknya, sikap tersebut bentuk kehati-hatian Boediono agar dana jaminan yang juga uang rakyat, digunakan dengan cermat.

Pasangan capres dan cawapres SBY-Boediono dinilai paling jelas menerjemahkan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan memilih Boediono sebagai cawapres, SBY mengoreksi kerancuan sistem presidensial yang terjadi selama ini.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Burma (KMSUB) menantang Tim Sukes masing-masing capres-cawapres untuk berdebat tentang Myanmar dan isu regional. Debat dilakukan untuk memperingati hari Ulang Tahun ke-64 tokoh pro demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi.

Sikap saling klaim antara SBY dan JK soal keberhasilan perdamaian Aceh dipertanyakan. Sebab di awal pemerintahan, pemenang Pilpres 2004 itu selalu berkata 'Bersama Kita Bisa'.

Debat Capres I yang digelar oleh KPU semalam dinilai banyak kalangan tidak sesuai harapan akan adanya debat yang sesungguhnya. Alih-alih saling mengkritik soal visi misi masing-masing, 3 capres malah saling mendukung.

Pernyataan Prabowo Subianto bahwa dirinya dan Megawati tidak akan menerima gaji dan tunjangan jika terpilih sebagai presiden dan Wapres disambut kritik kubu SBY. Pasangan ini dinilai sedang memainkan jurus politik sinterklas yang justru bisa membuka penyalahgunaan wewenang.

Presiden SBY tidak pernah mengklaim keberhasilan pemerintahan atas nama pribadi. Apa yang dilakukan selama ini lebih mengungkapkan keberhasilan pemerintah secara keseluruhan dan bukan Yudhoyono sebagai presiden semata.

Tudingan Kubu SBY yang menilai Jusuf Kalla (JK) tidak etis karena membeberkan fakta perannya selama menangani perdamaian konflik di Aceh dianggap sebagai tindakan kebakaran jenggot.