BPJS merupakan badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Adapun pengaturan mengenai BPJS diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
Komisi II meminta Kemendagri mempersiapkan suket bagi pemilih pemula dalam persiapan Pilkada Serentak. Selain itu,perbaikan soal urusan e-KTP juga jadi sorotan.
Pilgub Jawa Timur 2018 sudah memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wagub jalur perseorangan. Namun, masih belum ada paslon yang menyetor KTP.
BEI memutuskan untuk memberhentikan sementara (suspensi) perdagangan saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK). Hal itu menyusul status kepailitan perseroan.