Pembangunan Ponpes Al Zaytun di Kabupaten Bengkalis, Riau yang terbengkalai, terus menjadi sorotan. Belakangan disebutkan ratusan hektar hutan yang dibabat untuk pembangunan pesantren itu, rupanya tanpa izin Kemenhut.

Mantan Wapres RI Jusuf Kalla, berada di Washington DC, Amerika Serikat, tanggal 13 dan 14 April 2011 untuk menghadiri dua program yaitu Pertemuan NetPLUSS (the Network of Political Leaders United to Support Shared Societies) dan Roundtables Gallup.

Sepanjang tahun 2010, Komisi Ombudsman Nasional menerima 286 pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar pengaduan terkait penundaan urusan administrasi yang berkepanjangan.

Sebanyak 430 dari 497 kabupaten/kota se-Indonesia telah menyalurkan dana BOS. Tidak ada alasan pemerintah daerah setempat menunda penyaluran dana BOS ke sekolah yang berhak menerimanya di wilayah masing-masing.

Ombudsman RI akan mempertemukan pihak-pihak yang terkait masalah BOS, terutama Kemendiknas dan Kemendagri. Kemendiknas menyatakan siap menyelesaikan masalah tersebut.

Ombudsman RI menduga ada maladministrasi dalam sosialisasi peraturan-peraturan tentang dana BOS. Oleh karena itu, Ombudsman akan memanggil Kementerian yang terkait dana BOS.

Kemendiknas dilaporkan ke Komisi Ombudsman terkait kasus dana BOS oleh ICW. Kemendiknas menjelaskan, keterlambatan dana BOS karena setiap sekolah diminta membuat RKA 125 halaman.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto meberi waktu selama 14 hari kepada Disdik Kota Bandung untuk menjawab klarifikasi terlambatnya pencairan dana BOS.

Ombudsman RI Perwakilan Jabar mengirimkan surat permintaan klarifikasi yang disampaikan untuk Disdik Kota Bandung terkait keterlambatan dana bantuan BOS triwulan pertama 2011 di Kota Bandung.

PT Sekawanmakmur Bersama  distributor kedelai korban penjarahan sebanyak 9.000 ton kedelai melayangkan surat tembusan ke presiden.