Dirjen Pajak M. Tjiptardjo memperkirakan ada potential loss akibat bencana gempa yang terjadi selama ini. Besarannya secara kisaran kasar mencapai Rp 100-150 miliar.

Ditjen Pajak tak habis pikir akan tabiat perusahaan yang belum berani melaksanakan pemotongan PPh 21 pegawai dalam rangka program stimulus fiskal. Saat ini realisasi insentif PPh 21 baru Rp 55 miliar dari Rp 6,5 triliun.

Ditjen Pajak mengancam akan mengumumkan para pengutang pajak yang sampai saat ini belum melaksanakan kewajibannya, bahkan tak segan mengumumkannya kepada media agar ada efek jera malu.

Dirjen Pajak M. Tjiptardjo mengakui realisasi penerimaan pajak hingga akhir September 2009 masih kalah jauh dengan penerimaan pajak pada periode sama tahun 2008. Kondisi ini diibaratkan sebagai kondisi lampu kuning.

Sebanyak 211 pegawai pajak dihukum hingga September 2009. Pelanggaran yang mereka lakukan cukup beragam dari yang berat sampai ringan. Diantaranya adalah selingkuh, menikah lagi tanpa izin hingga terima amplop.

Ditjen Pajak mencatat penerimaan pajak periode Januari-September 2009 mencapai Rp 377,869 triliun atau hanya 91,53% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2008 lalu yang mencapai Rp 412,823 triliun.

Pendapatan dan hibah negara pada sampai bulan September 2009 hanya mencapai Rp 563,558 triliun (64,7% dari APBN), turun Rp 127,063 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2008 yang sebesar Rp 690,621 triliun.

Negara-negara berkembang anggota IMF sepakat mengusulkan perubahan IMF. Negara-negara berkembang menginginkan perubahan di IMF karena tak mau menjadi bulan-bulanan seperti di masa lalu.

Sri Mulyani mengingatkan jajarannya di Ditjen Pajak untuk tidak lengah membiarkan para wajib pajaknya melakukan penghindaran pembayaran pajak, uang bagi wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak harus ditutup.

Mahkamah Konstitusi tidak menerima uji materi Undang-undang Pilpres terkait pasal yang mengatur persyaratan menjadi capres dan cawapres. Mahkamah berpendapat para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.