Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) berencana menurunkan tim pemeriksa terkait penghentian penyidikan kasus pajak miliaran rupiah. Penghentian itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Razzad.

Hakim PN Jaksel Muhammad Razzad menghentikan penyidikan kasus kasus pajak miliaran rupiah yang tengah diusut Ditjen Pajak. Atas hal itu, Komisi Yudisial (KY) tengah menelaah kasus tersebut.

Hakim agung Andi Abu Ayyub Saleh dan Sofyan Sitompul mengabulkan PK praperadilan untuk menghentikan penyidikan kasus penipuan. Hal ini melanggar aturan dan kebijakan MA.

Hakim PN Jaksel Muhammad Razzad menghentikan penyidikan kasus kasus pajak miliaran rupiah yang tengah diusut Ditjen Pajak. Putusan praperadilan itu dinilai tidak sesuai dengan KUHAP. Apa tanggapan PN Jaksel?

MA terbelah saat mengabulkan vonis PK praperadilan yang diajukan oleh Mabes Polri. Hakim agung Syarifuddin menolak mengabulkan karena berdasarkan UU, MA tidak berwenang mengadili PK praperadilan.

Ketokan palu hakim PN Jaksel, M Razzad membuat Ditjen Pajak terhenyak. Sebab M Razzad menghentikan penyidikan kasus pajak ratusan miliar rupiah yang tengah diusut di perusahaan kelapa sawit Permata Hijau Group.

Hakim PN Jaksel, Muhammad Razzad menghentikan penyidikan kasus pajak miliaran rupiah lewat putusan praperadilan. Hal ini membuat kecewa Ditjen Pajak dan akan memperkarakan kasus itu ke KY.

Ditjen Pajak kecewa dengan PN Jaksel yang memerintahkan penghentian penyidikan kasus pajak fiktif bernilai ratusan miliar rupiah. Ditjen Pajak akan mengadukan hakim PN Jaksel ke KY.

PN Jaksel menghentikan penyidikan kasus pajak yang tengah diusut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Alhasil, Ditjen Pajak kaget dan sangat kecewa karena putusan itu tidak sesuai dengan KUHAP.

LSM KontraS bersama sejumlah lembaga lainnya seperti SafeNet, LBH Jakarta, ICT Watch meminta agar Florence Sihombing dibebaskan dari penjara. Selain karena tidak beralasan, penahanan Florence bertentangan dengan KUHAP.