MK menggelar sidang uji materil UU No 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres. Oleh pemohon, UU tersebut dinilai membatasi calon independen. Pemohon juga meminta pembahasan RUU Pilpres ditunda.

Pelarangan memiliki dan menyimpan VCD porno tidak pantas dimasukkan dalam draf RUU tentang pornografi. Karena hal tersebut sudah masuk dalam wilayah privat seseorang.

Mahkamah konstitusi (MK) akan memutuskan uji materi UU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang diajukan terpidana bom Bali I, Amrozi Cs, pada Oktober 2008. Keputusan itu tidak terkait dengan waktu pelaksanaan ekseskusi Amrozi Cs.

PAN telah menyiapkan pemakzulan atas Presiden SBY terkait pelantikan Thaib-Kasuba sebagai Gurbernur dan Wakil Gurbernur Maluku Utara. Namun SBY dinilai tidak bisa dimakzulkan atas keputusan pelantikan itu.

Gonjang-ganjing kapan terpidana mati Bom Bali I Amrozi cs sedikit menemui titik terang. Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan mereka akan dieksekusi tahun 2008 ini.

Aliansi Penyelamat Mahkamah Agung akan mengajukan uji formil kepada MK jika DPR tetap mengesahkan RUU MA. Alasannya DPR tidak membuka proses pembahasan RUU tersebut kepada publik.

Dari 4 saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan MK, 3 di antaranya mengusulkan hukuman mati dengan cara pancung. Salain pancung, cara lain yang diusulkan adalah suntik mati.

Ketua Gerakan Nasional Untuk Calon Independen Fadjroel Rachman akan mengajukan provisi guna menunda pengesahan UU Pilpres yang sedang dibahas di DPR agar uji materi yang didaftarkannya tidak sia-sia.

RUU Pornografi yang penuh kontroversi dijadwalkan disahkan DPR pada 23 September nanti. Saat ini Panja RUU tersebut tengah melakukan uji publik. Inilah isi draf RUU tersebut:

Ketua Gerakan Reformis Islam (Garis) Pusat Cep Hernawan menyatakan penyediaan lahan pemakaman untuk Amrozi cs bukan bermaksud mendoakan agar terpidana bom Bali I tersebut segera dieksekusi.