Sepanjang awal pekan ini mencuatkan kasus Manohara Odelia Pinot dan Prita Mulyasari yang menarik perhatian publik nasional. Tapi hanya pada kasus hukum Prita, SBY memberikan perhatian konkrit.

Cawapres Boediono ikut meresmikan aula Ali Sadikin di Gedung YLBHI. Pengurus YLBHI menjanjikan tetap independen dan tidak meminta bantuan dana.

Sebanyak 8 menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu menjadi tim kampanye  SBY-Boediono. Sedangkan pasangan JK-Wiranto mengajak 4 menteri.

Tiga capres-cawapres dilaporkan ke Bawaslu karena dituding melanggar waktu kampanye. Bawaslu pun membenarkan adanya indikasi pelanggaran itu.

Lima topik debat pasangan capres-cawapres dan moderator yang disiapkan KPU dinilai menguntungkan pasangan SBY-Boediono. Tim kampanye Mega-Prabowo mengusulkan topik dan moderator baru sebagai penggantinya.

DPW PBB DKI memperkirakan 40 persen suara di Jakarta akan bermuara pada pasangan Mega-Prabowo. Hal ini ironis karena di tingkat DPP, mereka mendukung SBY-Boediono.

Cawapres Megawati, Prabowo Subianto selalu dikait-kaitkan dalam kasus pelanggaran HAM tahun 1998. PDIP dan Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai cawapres menganggap isu pelanggaran HAM hanya pesanan lawan-lawan politik mereka.

5 Tahun memegang jabatan presiden akan dijadikan modal kampanye pasangan SBY-Boediono alias SBY Berbudi. Beberapa hal yang dicapai selama masa itu akan dijadikan salah satu cara menggaet suara pemilih.

Penangkapan terhadap politisi PPP Emron Pangkapi oleh Kejaksaan RI sepenuhnya penegakan hukum. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan dinamika politik nasional.

Wacana boikot pemilu yang digulirkan kelompok Teuku Umar ditanggapi dingin Partai Demokrat (PD). Boikot pemilu bisa dipidana karena bisa dikategorikan tindakan mengacau pemilu yang bertentangan dengan undang-undang.