Polda Metro Jaya menegaskan bahwa praktik politik uang (money politics) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta merupakan tindak pidana. Pelaku akan dijerat pasal penyuapan.

Polemik merokok di tempat umum mengemuka saat cagub/cawagub DKI Jakarta kongkow di FK UI. Ada yang menebar janji membangun smoking area hingga pasang CCTV.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI menyatakan 'kampanye' yang dilakukan para pasangan cagub-cawagub sebelum penetapan oleh KPU, bukanlah sebuah pelanggaran. Karena pada saat itu belum ada aturan mengenai kampanye.

Belum jelasnya aturan mengenai kampanye, membuat tim Panwaslu tak tinggal diam. Mereka kemudian berupaya untuk mengumpulkan para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 untuk membuat kesepakatan mengenai aturan yang jelas mengenai batasan kampanye.

Rycko Menoza, Sang Bupati Lampung Selatan, tak bisa berbuat apa-apa kala patung sang kakek yang didirikannya ditumbangkan warga. Tahukah Anda sepak terjang Rycko sebelumnya?

Kesal dengan ulah angkutan umum di Jakarta yang suka ngetem seenak udel di jalan, atau berjalan serampangan? Dishub DKI mencoba mengatasi pelanggaran itu, dengan memasang alat semacam Global Positioning System (GPS) pelacak pada angkot.

Purnawirawan Letjen Marinir Nono Sampono yakin, pimpinan TNI tidak akan diam saja akan aksi geng pita kuning. Pasti akan ada tindakan terhadap oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran.

Foto Gubernur DKI Fauzi Bowo yang mengacungkan jari tengahnya ramai diperbincangkan pada Senin (16/4). Apalagi, sang gubernur mengaku tak tahu arti dari acungan jari tengah itu. Jika di Jakarta isu ini aman-aman saja, di dunia Barat, acungan itu bisa berdampak serius.

BK DPR menegaskan anggota dewan yang merokok di ruang rapat maupun ruang sidang melanggar kode etik dan tata tertib. Siapapun masyarakat yang merasa terganggu dengan hal itu bisa melaporkannya kepada BK untuk ditindaklanjuti.

Stiker larangan merokok dengan berbagai ukuran bertebaran di setiap sudut gedung DPR. Anggota DPR yang merokok dalam ruang rapat atau sidang sesungguhnya dapat dikenai sanksi pelanggaran etika.