detiksearch

detikNews

Penangkapan Hakim Bukti Remunerasi Tak Berhubungan dengan Integritas

Tertangkapnya seorang hakim oleh KPK dua hari lalu menunjukkan remunerasi tak lantas berhubungan dengan peningkatan integritas. Meskipun tingkat kesejahteraan bisa jadi penyebab integritas hakim itu naik atau tidak.

Jumat, 03 Jun 2011 07:47 WIB

detikNews

Puan: Hindari Polemik Soal SMS Fitnah, SBY Harusnya Lapor Polisi

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyarankan Presiden SBY lapor pada polisi atas SMS gelap yang mendiskreditkannya. Jika semua hal dibicarakan, maka akan menimbulkan polemik.

Selasa, 31 Mei 2011 14:15 WIB

detikNews

Miranda Ingin Marah & Teriak Karena Dikaitkan dengan Kasus DGS BI

Mantan DGS BI Miranda Goeltom curhat di Pengadilan Tipikor. Miranda mengaku terganggu, marah, dan ingin berteriak karena namanya yang selalu dihubung-hubungkan dengan kasus suap pemilihan DGS BI.

Senin, 30 Mei 2011 17:11 WIB

detikNews

Paspor Nunun Resmi Ditarik

Kemenkum HAM sudah menerima surat permohonan penarikan paspor Nunun Nurbaeti dari KPK. Mulai hari ini, tersangka kasus dugaan suap aliran dana BI ini tidak memiliki paspor lagi.

Kamis, 26 Mei 2011 14:32 WIB

detikNews

Prestasi Busyro di KPK Dinilai Minim, Kasus Kakap Tak Jelas

Prestasi Ketua KPK Busyro Muqoddas dinilai minim di lembaga yang dipimpinnya itu. Kasus-kasus kakap seperti Century dan kasus yang diduga melibatkan Miranda Goeltom hingga kini tidak jelas.

Kamis, 26 Mei 2011 12:25 WIB

detikFinance

Bappebti Bekukan Dua Pialang di Triwulan I-2011

Bappebti bekukan kegiatan dua pialang di triwulan satu tahun ini. Total yang terkena sanksi sudah 4 pialang dalam tiga bulan pertama.

Rabu, 25 Mei 2011 19:29 WIB

detikNews

Priyo: Saya Lega Pembangunan Gedung Baru DPR Distop

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyambut gembira pembatalan sementara pembangunan gedung baru DPR. Priyo merasa lega proyek kontroversial tersebut dihentikan.

Rabu, 25 Mei 2011 17:35 WIB

detikNews

Anis Matta: Etika Mundur Tidaknya Nazaruddin Urusan PD

DPR dan PD saling lempar terhadap nasib M Nazaruddin sebagai wakil rakyat. Jika PD menyerahkan hal itu pada BK DPR, DPR menilai itu justru wewenang PD.

Rabu, 25 Mei 2011 15:09 WIB