Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengaku kaget setelah mengetahui masih ada sengketa pajak di sejumlah perusahaan plat merah sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Pajak Tjiptarjo.

Dirjen Pajak Tjiptardjo menyerahkan daftar 100 wajib pajak yang merupakan penunggak pajak terbesar ke Komisi XI DPR RI. Ditjen Pajak menetapkan 3 langkah untuk penyelesaiannya. Berikut daftar namanya.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Bukopin Tbk, bersama dengan sebuah bank asing masuk dalam daftar 100 penunggak pajak terbesar.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat, sampai dengan akhir 2009 jumlah tunggakan pajak dari 100 penunggak pajak terbesar mencapai Rp 17,5 triliun.

Penambahan jumlah wajib pajak di tahun 2009 tidak serta merta diikuti dengan peningkatkan penerimaan pajak. Meski wajib pajak bertambah 5,65 juta, namun nyatanya penerimaan pajak malah turun Rp 6 triliun.

Dirjen Pajak tetap berpendapat jumlah tunggakan utang pajak BUMN sampai dengan akhir 2009 mencapai Rp 7,6 triliun. Saat ini pihak Ditjen Pajak terus berusaha menagih tunggakan pajak tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat 113 dari 560 anggota DPR belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dirjen Pajak akan 'mengejar' para anggota DPR ini, karena mereka memiliki kewajiban membayar pajak.

KPK memberi nilai tertinggi kepada Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI. Lembaga tersebut termasuk yang paling punya inisiatifnya untuk mencegah terjadinya tindak korupsi.

Ditjen Pajak saat ini terus memacu peningkatan pembayaran pajak individu atau perorangan. Karena sampai saat ini penerimaan pajak masih mengandalkan pembayaran pajak perusahaan atau badan.

Mulai tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pajak berhenti mengirim Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) ke rumah para wajib pajak seperti yang dilakukan selama ini. Para wajib pajak diminta untuk mengurus pelaporan SPT sendiri.