Pimpinan Panja BPIH membantah telah menerima uang dari Kemenag. Namun demikian tak ada yang berani menjamin anggota Panja BPIH tidak satupun mendapat kucuran dana sebesar Rp 25 miliar.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Kekerasan (KMAK) meminta Komnas HAM untuk memonitor kasus penyerangan aktivis ICW, Tama S Langkun. Permintaan ini datang lantaran ada indikasi kasus Tama hendak 'dikaburkan'.

Meski periode berganti, anggota DPR tetap saja banyak yang malas rapat. Padahal tindakan mereka yang bolos itu bisa dikategorikan sebagai korupsi.

Tama S Langkun baru saja selesai dimintai keterangan oleh penyidik di Polsek Jakarta Selatan. Aktivis ICW yang diserang hingga luka parah itu menjawab sekitar 22 pertanyaan.

Kepolisian membantah jika pihaknya telah mengkonfrontir saksi Toriq Dasa Maulana dan Khadafi, saksi dalam kasus penganiayaan aktivis ICW, Tama Satya Langkun. Menurut polisi, keduanya hanya diperiksa.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, mengatakan, pihaknya terus melakukan penyelidikan dalam kasus tersebut. Penyelidikan antara lain dengan melakukan napak tilas di lokasi kejadian.

Polri sudah mengumumkan hasil kajian mengenai rekening jenderal. Namun masih banyak ketidakpuasan dari kalangan masyarakat. Bahkan diusulkan agar dibentuk tim di luar Polri.

Aktivis ICW, Tama S Langkun, yang menjadi korban penyerangan, kini diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Tama turut diperiksa bersama 2 anggota ICW lainnya dan satu temannya yang ada saat pemukulan terjadi, La Ode Muhammar Khadafi.

ICW menilai sah-sah saja langkah yang diambil Mabes Polri untuk mengklarifikasi sejumlah rekening gendut milik perwira tingginya. Namun dengan pengumuman tersebut, tetap saja diperlukan satu tim verifikasi independen sebagai pembading apa yang telah Polri sampaikan.

ICW mencium indikasi Panja DPR terkait RUU PPATK hendak menggembosi lembaga itu. Hal ini terbukti dari rapat yang digelar di Bogor, Panja justru menolak penguatan peran PPATK.