Putusan MK soal penggunaan KTP dalam Pilpres bisa segera dilaksanakan tanpa perlu adanya peraturan pendukung, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu).

Berbahagialah Anda yang tidak tercantum di DPT namun ingin mencontreng. Sebab MK telah mengabulkan permohonan uji materi UU Pilpres sehingga KTP dan paspor sah digunakan sebagai identitas untuk mencontreng.

Capres Jusuf Kalla optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) akan memenangkan uji materi penggunaan KTP sah untuk mencontreng. Alasannya, MK adalah lembaga yang berpihak pada HAM pemilih.

MK akan mengadakan rapat pleno terkait kekisruhan DPT Pilres. Sidang akan memutuskan dan merekomendasi penggunaan KTP diperbolehkan atau tidak dalam Pilpres 8 Juli mendatang.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi UU 42 tahun 2008 tentang Pilpres yang diajukan oleh 7 media di Indonesia.

MK mengabulkan uji materi UU Pilpres sepanjang pasal yang mengatur pelarangan melakukan survei pada masa tenang dan quick qount di hari pemilu untuk sebagian. Dengan begitu, hitung cepat di hari pencontrengan dan survei di masa tenang dibolehkan.

LNG-EU mempertanyakan keputusan KPPU yang menghentikan pengusutan kasus Senoro. KPPU menghentikan kasus ini karena dianggap tidak jelas dan tidak lengkap.

Aturan mengenai penetapan caleg terpilih yang diputuskan KPU terus mendapatkan gugatan. Inkonsistensi KPU dalam menetapkan penghitungan suara sisa dianggap melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.

"UU ITE itu benar adanya, karena memang cara-cara mencemarkan nama baik atau memfitnah bisa dilakukan lewat alat-alat elektronik," ujar Ketua MK.

Depkominfo mengaku khawatir kasus yang menimpa Prita Mulyasari akan mengancam eksistensi Undang-Undang ITE. Masyarakat ditakutkan jadi antipati pada UU tersebut.