Lagi-lagi MA membongkar rekayasa polisi dalam kasus narkoba. Jika sebelumnya rekayasa polisi dilakukan kepada Ket San, Andika, Rudy Susanto, kini terungkap juga dilakukan kepada Benny dan Iwan.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, HI alias HVIS alias CK sempat ditahan polisi. Namun, sempat ditahan selama 1 bulan di Polres Jakarta Timur, CK melenggang bebas karena permohonannya untuk penangguhan penahanan dikabulkan penyidik.

Dalam kurun waktu 6 bulan di 2013 terkumpul 650 kg ranjau paku di kawasan Jakarta Pusat. Ingin memberi efek jera, Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama mengusulkan agar pelakunya dipidana.

Korban rekayasa polisi yang sakit, cacat dan meninggal dunia di berbagai kasus hanya mendapat ganti rugi Rp 3 juta. PP Nomor 27/1983 ini dinilai tidak adil dan harus segera direvisi.

Rudy dan Ket San dibebaskan MA karena jadi korban rekayasa polisi di kasus narkoba. Berdasarkan aturan, negara harus mengganti rugi atas apa yang dialami keduanya. Berapa jumlahnya? Hanya Rp 3 juta!

Polisi terbukti merekayasa kasus narkoba terhadap Ket San dan Rudy Santoso. Ket San pun menggugat Kapolri dkk. Tapi polisi lolos dari tanggung jawab perdata atas perbuatannya. Mengapa?

MA juga mengungkap rekayasa narkoba yang dilakukan polisi kepada Ket San. Bahkan MA mengungkap polisi sempat memeras Ket San sebanyak Rp 100 juta jika ingin kasusnya tidak dilanjutkan.

Kuasa hukum Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan keukeuh penahanan dan penyitaan aset kliennya oleh KPK melanggar hukum. Namun, pihak KPK kembali menegaskan jika hal itu sudah sah secara hukum.

Kuasa hukum Tubagus Chaeri Wardhana alias wawan mempermasalahkan penahanan kliennya oleh KPK. Mereka beralasan KPK tidak memiliki dasar kuat untuk menahan Wawan. Namun KPK mempunyai alasan mengapa Wawan ditahan di rutan KPK.

KPK menganggap langkah Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan yang mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) tidak jelas. KPK berpendapat penyitaan barang-barang milik Wawan sudah sesuai hukum.