PD mengkritik keras kepala daerah yang ikut berdemo menolak kenaikan harga BBM. PD menilai kepala daerah sudah menjadi bagian dari eksekutif atau pemerintah dan bukan bagian dari partai lagi.

Ketua DPP Demokrat, Didi Irawadi turut berkomentar mengenai kepala daerah yang ikut demonstrasi. Menurutnya jika tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat, sebaiknya mundur saja.

Partai Demokrat (PD) menilai pernyataan Mendagri yang akan memberhentikan kepala daerah yang ikut demo tolak BBM sudah tepat. Kepada daerah harus patuh dengan kebijakan pemerintah pusat.

Ketua Umum PDI Perjuangan mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh kader di daerah agar tidak berdemo ke Jakarta. Surat itu dikeluarkan agar tidak muncul kesan demo tersebut ditunggangi oleh PDIP.

Surat Ketua Umum PDIP Megawati yang melarang kadernya berdemo menolak kenaikan BBM memakai atribut partai tidak berlaku mutlak. Jadi kader yang bergerak di daerah memakai atribut partai tak akan disanksi.

Megawati Soekarnoputri meminta agar pengurus PDIP tidak mengerahkan massa untuk berdemo menolak kenaikan BBM. Ketua DPP Demokrat Ruhut Sitompul menilai Mega sudah kembali ke jalan yang benar.

Partai Demokrat (PD) terus menyerang PDI Perjuangan yang mengerahkan kadernya untuk menolak kenaikan harga BBM. PD menilai dengan aksi turun ke jalan, PDIP tidak menganggap para wakilnya di DPR.

Mendagri mengancam memecat kepala daerah yang ikut demo menolak kenaikan harga BBM. Ancaman tersebut dinilai Wakil Ketua Fraksi Komisi II DPR dari PDIP, Ganjar Pranowo, sebagai bentuk cari muka ke Presiden.

Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo, ikut unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Solo hari Senin dan hari ini. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mepertanyakan dasar ancaman Mendagri hendak memecat kadernya itu.

IHSG naik 24 poin didorong penguatan bursa saham regional dan global. Aksi demo BBM yang berlangsung aman tak terlalu mempengaruhi pergerakan pasar.