Liverpool bakal mengantungi dana kompensasi akibat cederanya Steven Gerrard. Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) diberitakan setuju untuk membayar ganti rugi sekitar Rp 7 miliar.

FPKB DPR menilai pembunuhan terhadap Kikim Kolamasari adalah bentuk pelanggaran HAM terhadap buruh migran. FPKB mendesak kepada pemerintah agar membawa kasus Kikim dan Sumiati ke Mahkamah Internasional.

Kasus penyiksaan terhadap Sumiati binti Salan Mustopa belum selesai, kini muncul pembunuhan terhadap Kikim Komalasari di Arab Saudi. Rangkaian aksi kekerasan ini dianggap sebagai tindakan mengulang zaman jahiliyah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat mengecam pemilu di Myanmar yang berlangsung belum lama ini. Menurut DPR AS, tak ada pemerintahan yang bisa dinyatakan sah di Myanmar tanpa partisipasi ikon demokrasi Aung San Suu Kyi.

Plesiran Gayus menjadi sorotan. Mengapa? Kasus ini oleh banyak pihak dikaitkan dengan banyak nama Timur Pradopo sebagai Kapolri baru, Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum, dan nama besar salah satu tokoh politik penting negeri ini.

Kasus Sumiati ini mengulang kasus-kasus serupa yang dialami beberapa TKW. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menegaskan, buruh migran bukanlah mesin ATM.

Sumiati, tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penyiksaan hingga digunting bibirnya oleh majikannya di Arab Saudi. Majikan Sumiati dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlu dihukum qishas (pembalasan).

Setelah 'berhasil' mengancam SBY, dedengkot RMS di Belanda kembali mengintimidasi mantan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda yang hendak berkunjung ke Belanda. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana meminta agar pemerintah Indonesia mengabaikan intimidasi itu.

Presiden SBY meminta pemaparan dari para pejabat teknis mengenai perkembangan proses hukum dua kasus korupsi yang jadi perhatian masyarakat. Yaitu ulah dari terdakwa Gayus Tambunan dan vonis pengadilan terhadap Misbakhun.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) akan memasang jalur khusus bagi pengguna kursi roda. Kebijakan ini merujuk pengalaman menangani perkara nenek Sukartinah yang berlangsung di sana.