Hak angket mafia pajak gugur di paripurna setelah melewati proses voting yang ketat. Sebanyak 266 anggota DPR menolak penggunaan usulan hak penyelidikan tersebut.

Tidak seperti rekan-rekannya di Fraksi PKB yang lain, Lily Wahid dan Effendi Choirie menyetujui usulan penggunaan hak angket DPR tentang mafia pajak.

Lobi rapat paripurna DPR hak angket mafia pajak berkembang pada opsi dilakukannya 2 kali voting. Namun, opsi ini hanya disetujui oleh Fraksi Partai Demokrat, PPP dan PAN.

Lobi-lobi antar pimpinan fraksi dan DPR menemui jalan buntu. Kelanjutan paripurna hak angket mafia pajak pun akan dilakukan dengan cara voting.

Sidang paripurna pengambilan keputusan hak angket mafia pajak digelar di DPR. Sedikitnya 393 dari 560 anggota Dewan hadir dalam sidang itu.

Partai Gerindra siap menolak usulan hak angket mafia pajak apabila penjelasannya tidak rasional. Gerindra ingin ada penjelasan mengenai nasib Panja maupun Pansus Perpajakan, sebelum melangkah ke hak angket.

Sejumlah fraksi di DPR akan bertarung siang ini guna menentukan hak angket kasus perpajakan. Beberapa fraksi sudah menyatakan sikapnya, sebagian lagi masih abu-abu. Siapakah yang bakal menang?

Satu hari menjelang voting hak angket DPR untuk mafia pajak, PAN menegaskan kembali sikap politiknya. Mereka mendukung pengungkapan secara tuntas kasus isu mafia pajak melalui proses hukum, bukan melalui mekanisme politik di DPR.

Perlu tidaknya penggunaan hak angket DPR untuk kasus mafia pajak, lebih tepat disebut 'perang' antara Partai Demokrat (PD) vs Golkar, dibanding PD vs PDIP. Namun yang menentukan siapa pemenangnya justru tergantung tiga partai politik lain.

"Saya rasa pergerakan mereka terkait erat dengan 2014. Meski di koalisi, mereka kan juga merasa perlu untuk menyusun persiapan," tutur anggota DPR dari Fraksi PAN, Riski Sadiq.