Tim Advokasi Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo melaporkan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap melanggar UU. Pengaduan terkait ketidakjelasan DPT, pemangkasan jumlah TPS dan quick count IFES.

Tim Hukum Pilleg dan Pilpres PDI Perjuangan bersama Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo meminta setiap saksi pilpres pasangan itu tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara apabila menemukan kecurangan di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo (TKN-MP) melihat belum waktunya untuk memberikan ucapan selamat kepada pemenang Pemilu Presiden 2009 bila hasil penghitungan suara manual KPU belum secara resmi diumumkan.

Calon Presiden RI Hj Megawati Soekarnoputri taat norma dan institusi hukum dengan memenuhi panggilan dari Bawaslu. Panggilan ini terkait pengaduan berkampanye di masa tenang dari tim sukses SBY-Boediono.

Cawapres Prabowo Subianto memenuhi panggilan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang. Diperiksa selama kurang lebih 1,5 jam, Prabowo dicecar 18 pertanyaan. Dalam kesempatan itu Prabowo membantah pihaknya melakukan pelanggaran kampanye di masa tenang.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary meminta tim Mega-Prabowo tidak terus menebar wacana KPU curang. Jika memang ada dugaan itu, Hafiz meminta kubu Mega-Prabowo menempuh jalur semestinya.

Capres Megawati Soekarnoputri ingin sikapnya memenuhi panggilan Bawaslu dijadikan contoh bagi pasangan lain jika terjerat dugaan kasus pelanggaran pemilu.

"Saya ingin sebagai contoh, kalau dipanggil ya datang, bukan mengirim tim. Itu tandanya menghormati institusi," ujar Mega menjelaskan alasannya datang memenuhi panggilan Bawaslu.

Penayangan hasil sementara quick count oleh beberapa stasiun televisi membuat kubu Megawati-Prabowo geram. Tim kampanye pasangan dengan nomor urut satu itu pun akan memberi peringatan pada LSI dan media yang menayangkan.

Tim kampanye Mega-Prabowo mengecam penayangan hasil quick count yang ditayangkan TVOne sebelum waktunya. Tim kampanye ini juga berencana mengajukan tuntutan secara hukum.