Bagi masyarakat yang pendapatannya hanya sebatas Upah Minimum Provinsi (UMP/UMR) rawan menjadi miskin. 

Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran mengingatkan Kemenkes harus segera melakukan penambahan fasilitas tempat tidur kelas tiga RS secara masif di RSUD dan RS swasta dimulai pada tahun 2012. Hal ini untuk mendukung persiapan dilaksanakannya BPJS 1 atau BPJS Kesehatan pada Januari 2014 mendatang.

Sepanjang 2011, perhatian publik juga tersedot pada beberapa UU atau RUU yang menyisakan polemik berkepanjangan. Sebagian sudah diketok menjadi UU, sebagian lagi masih diperjuangkan.

RUU Ketenagakerjaan dan RUU Advokat gugur masuk Prolegnas 2012. Kedua RUU itu gugur karena seluruh fraksi DPR tidak menyetujuinya.

Massa yang berdemo di depan Gedung DPR akhirnya membubarkan diri sesaat setelah RUU BPJS disahkan. Massa balik kanan usai ditemui 2 politisi PDIP, Ribka Tjiptaning & Rieke Pitaloka.

Pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dilakukan hingga dini hari tadi mengalami jalan buntu. Pemerintah dan DPR berbeda pendapat tentang pelaksanaan BPJS II.

Tarik-menarik antara Pansus BPJS DPR dengan pemerintah terus terjadi. Terutama dalam menentukan apakah BPJS yang akan terbentuk terdiri dari BPJS I dulu terdiri dari BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian), atau sekaligus berbarengan dengan BPJS II (Pensiun dan Tunjangan Hari Tua/JHT).

Pemerintah dan Komisi IX DPR akhirnya sepakat melebur 4 BUMN asuransi menjadi dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Peringatan Hari Buruh yang selalu ditandai dengan demo besar-besaran mendapat ancaman dari provaktor. Meski begitu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berharap hari yang dikenal dengan May Day itu bakal berlangsung tertib, aman, dan damai.

Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Serikar Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Jabar geruduk Gedung Sate. Massa menuntut pembatalan draft revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.